warganegara dan negara

Warganegara dan Negara

Pada waktu sebelum terbentuknya Negara, setiap individu mempunyai kebebasan penuh utnuk melaksanakan keinginannya. berlaku hokum rimba yaitu adanya penindasan yang kuat terhadap yang lemah masing-masing merasa ketakutan dan merasa tidak aman di dalam kehidupannya. Pada saat itulah manusia merasakan perlunya ada suatu kekuasaan yang mengatur kehidupan individu-individu pada suatu Negara.

Negara, Warga Negara, dan Hukum

Negara merupakan alat (agency) atau wewenang (authory) yaitu mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Oleh karena itu Negara mempunyai dua tugas yaitu :

1.    mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang asosial

2.    mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan

Cirri-ciri dan sifat hukum

Ciri hukum adalah :

-          adanya perintah atau larangan

-          perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap masyarakat

Sumber-sumber hukum

Sumber hukum ialah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang memaksa, yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan sangsi yang tegas dan nyata. Sumber hokum formal antara lain :

-          undang-undang (statue).

-          Kebiasaan (costun).

-          keputusan hakim (Yurisprudensi)

-          traktaat ( treaty)

Pembagian hukum

1.    menurut “sumbernya” hukum dibagi dalam :

-          hukum undang-undang

-          hukum kebiasaan

-          hukum Traktaat

-          hukum Yurisprudensi

2.    menurut bentuknya “hukum “ dibagi dalam yaitu ;

a.      hukum tertulis

b.      hukum tak tertulis

3.    Menurut “tempat berlakunya” hukum dibagi dalam :

-          hukum nasional

-          hukum Internasional

-          hukum Asing

-          hukum Gereja

4.    Menurut “waktu berlakunya “hukum dibagi dalam :

-          Ius constitum (hukum positif)

-          Ius constituendem

-          hukum Asasi (hukum alam )

5.    menurut “wujudnya” hukum dibagi dalam :

-          hukum obyektif

-          hukum Subyektif

6.    menurut “isinya” hukum dibagi dalam :

-          hukum privat (hukum sipil )

-          hukum public (hukum Negara)

Negara

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan mansia dalam masyarakat, Negara mempunyai 2 tugas utama yaitu :

1.    mengatur dan menertibkan

2.    mengatur dan menyatukan

Sifat Negara

1.    sifat memaksa.

2.    sifat monopoli.

3.    sifat mencakup semua.

Bentuk kenegaraan yang kita kenal :

1.    Negara dominion

2.    Negara uni

3.    Negara protectoral

Tujuan Negara

1.    Perluasan kekuasaan semata

2.    Perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain

3.    Penyelenggaraan ketertiban umum

Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warganegara, digunakan dua criteria :

1.    Kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini masih dibedakan menjadi dua yaitu :

-       kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan

-       kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau ius soli.

2.    naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan Negara lain.

1. Kewarganegaraan Indonesia Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1946 Menurut Persetujuan Keewarganegaraan dalam KMB Menurut UU No.62 Tahun 1958 Menurut UU NO. 12 Tahun 2006 Menurut UUD 1945
2. Cara Memperoleh Warga Negara

·         Keturunan

·         Jika orang tua berkewarganegaraan Indonesia, anak yang dilahirkanakan memperoleh kewarganegaraan Indonesia

·         Kelahiran

·         Seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dilahirkan di Indonesia

·         Pengangkatan

·         Anak orang asing berumur dibawah 5 tahun, diangkat oleh seorang warga negara Indonesia dapat menjadi warga negara Indonesia dengan disahkan oleh penngadilan neghri setempat

·         Melalui perkawinan.

3. Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

·         telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

·         pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negaraRepublik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;

·         sehat jasmani dan rohani;

·         dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

·         tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;

·         jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;

·         mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap dan

·         membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

4. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara

·         Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Politik

·         Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Hukum

·         Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Ekonomi

·         Persamaan KedudukanDalam Bidang Sosial Budaya

·         Persamaan Kedudukan Dalam Bidang Hankam

5. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara

·         Dalam kehidupan bermasyarakat, kedudukansetiap warga negara adalah sama, yaitu menjadi anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus dibeda-bedakan.

·         Menghargai persamaan kedudukan dapat menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia.

·         Menghargai persamaan kedudukan dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro. Sikap tenggang rasa dapat diartikan sebagai sikap menghargai dan menghormati perasaan orang lain, sedangkan tepo seliro berarti merasakan perasaan atau beban pikiran orang lain sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain

Tulisan

 Kesimpulan

Pada waktu sebelum terbentuknya Negara, setiap individu mempunyai kebebasan penuh utnuk melaksanakan keinginannya. Dalam keadaan dimana manusia di dunia masih sedikit hal ini bisa berlangsung tetapi dengan makin banyaknya manusia berarti akan semakin sering terjadi persinggungan dan bentrokan antara individu satu dengan lainnya.. Akibatnya seperti kata Thomas  Hobbes (1642) manusia seperti serigala terhadap manusia lainnya (homo hominilopus) berlaku hokum rimba yaitu adanya penindasan yang kuat terhadap yang lemah dimana yang kuat akan bertahan hidup di dalam kehidupannya. Pada saat itulah manusia merasakan perlunya ada suatu kekuasaan yang mengatur kehidupan individu-individu pada suatu Negara. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hukum dan dengan peraturan pemerintah beserta lembaga-lembaganya. Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan nyata berlaku dalam masyarakat disebut hukum positif. Istilah “hukum positif” dimaksudkan untuk menandai diferensiasi, dan hukum terhadap kaidah-kaidah lain dalam masyarakat tampil lebih jelas, tegas, dan didukung oleh perlengkapan yang cukup agar diikuti anggota masyarakat.

Saran:

Masyarakat di suatu Negara seharusnya saling merangkul satu dengan yang lain, saling membantu ,saling mengingatkan untuk melakukan hal yang positif atau yang bermanfaat untuk negaranya, menghormati kepurusan dari kepala Negaranya saling menghargai pendapat atau kritikan yang sifatnya untuk membangun.